Tunda Pengesahan RUU Perkim Menjadi Undang-Undang sign now

PETISI
TUNDA PENGESAHAN RUU PERKIM MENJADI UNDANG-UNDANG


Kepada YTH,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman (RUU Perkim) yang sedang anda bahas akan menjadi dasar kebijakan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Perolehan rumah yang layak merupakan hak WNI sesuai amanah konstitusi UUD 45; Baik dan buruknya kebijakan yang dibuat, akan berdampak pada mudah dan/atau sulitnya memperoleh rumah yang layak, aman, nyaman dan sejahtera sebagai tempat berlindung dan menjalankan roda kehidupan masyarakat sepanjang hidupnya;
Kami menuntut untuk ditundanya pengesahan UU Perumahan dan Permukiman karena:

1.Berdasarkan kajian kalangan ahli-ahli dari ITB dan UI serta dari kalangan praktisi dan lembaga swadaya masyarakat, bahwa RUU Perkim ini tidak dapat menjamin tercapainya tujuan untuk merumahkan seluruh rakyat secara layak dan berkeadilan di tengah lingkungan permukiman yang berkelanjutan.
2.Tidak adanya pasal-pasal yang menerapkan lebih jauh pasal-pasal hak perumahan melalui penerapan prinsip jaminan bermukim dan sistem penyediaan perumahan yang bertumpu pada komunitas. Justru terdapat pasal-pasal yang mengkriminalisasi upaya-upaya penanganan permukiman informal secara manusiawi.
3.Minimnya ruang partisipasi masyarakat khususnya mereka yang telah dan rentan menjadi korban pelanggaran hak atas perumahan (Korban penggusuran, masyarakat miskin, perempuan, anak, kelompok masyarakat adat, buruh, petani, dll) pada proses penyiapan dan pembahasan ruu ini.


Jakarta, 10 Desember 2010
Hormat Kami,



Koalisi Peduli Perumahan dan Permukiman Untuk Rakyat



Anggota KP3R terdiri dari :
LBH Jakarta, YLBHI, SALUD, IHCS, Walhi Jakarta, LBH APIK, Gema Pelangi, Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN), Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP), Arsitek Komunitas, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Walhi Eknas, Progresip Kasbi, Paguyuban Korban Pengusiran Paksa Papanggo , Dibopiss dan individu-individu yang peduli.
Sekretariat : Jl. Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat, Telepon 021 3145518, Fax 021 3912377


Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Jeanette MaddoxBy:
Politics and GovernmentIn:
Petition target:
Anggota DPR RI

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets