Tolak dan Revisi RUU Anti Pornografi/Pornoaksi sign now

Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara multi-etnis dan multi-kepercayaan yang memiliki lebih dari satu kepercayaan maupun nilai-nilai budaya yang tentu saja memiliki banyak perbedaan di sana sini dalam mempersepsikan suatu hal.

Suatu hal yg bermakna A pada satu sistem nilai, bisa jadi akan bermakna B di nilai2 yang lain, di mana A dan B berbeda satu dengan lainnya. Dan tidak ada satu pun yang berhak memaksakan nilai-nilai yang dia pegang utk berlaku secara absolut kepada orang-orang lain yang berasal dari sistem nilai yang berbeda.

Lebih daripada itu, dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, negara harus mampu membedakan mana "wilayah publik" yang boleh dan harus diatur oleh undang-undang, dan mana yang termasuk "wilayah pribadi (private)" yang tidak boleh dan tidak berhak untuk diatur oleh negara.

Sehubungan dengan maraknya pembahasan RUU Antipornografi dan pornoaksi (RUU APP) di parlemen saat ini, kami mendukung sepenuhnya pengaturan akan hal pornografi/pornoaksi ini, selama itu masih di dalam wilayah publik, dan sama sekali tidak mencampuri hak pribadi seseorang untuk mengekspresikan nilai-nilai yang dia pegang, selama pengekspresiannya itu dilakukan dengan cara yang tidak menganggu orang lain secara langsung.

Tapi, berhubung draft RUU APP ini terlihat sudah mulai memasuki wilayah pribadi warga negara, seperti misalnya memuat pengaturan bagaimana tata cara berpakaian seorang warga negara itu (seperti yang diatur secara tidak langsung di dalam pasal 25 RUU APP ini), maka kami dengan ini mengatakan :

KAMI MENOLAK DAN MEMINTA REVISI TOTAL TERHADAP RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI YANG TELAH DENGAN LANCANG MEMASUKI WILAYAH PRIBADI DARI SEORANG WARGA NEGARA.

Kami mendukung pemberantasan pornografi dan pornoaksi di dalam wilayah publik, seperti misalnya pemberantasan tabloid-tabloid porno, siaran televisi yang mengumbar nafsu, dan sejenisnya.

Tapi TIDAK PENGATURAN MENGENAI APA DAN BAGAIMANA SEORANG WARGANEGARA ITU HARUS BERPAKAIAN, ATAU DALAM PROSES BERKREATIVITAS SENI SESEORANG, ATAU SEGALA JENIS AKTIVITAS YANG TERMASUK DALAM WILAYAH PRIBADI SESEORANG.

Hal seperti ini hanya akan melahirkan jutaan polisi moral / hakim moral yang merasa berhak menghakimi moralitas orang-orang lain, tapi tidak pernah sadar kalau mereka pun sama bobrok nya dengan yang mereka coba hakimi. Seperti kasus yang terjadi di Tangerang maupun Batam beberapa hari yang lalu. Hal-hal seperti ini tidak akan menghasilkan efek bagus apa pun buat moralitas bangsa ini secara keseluruhan.

Sekali lagi, dengan ini, kami nyatakan dengan tegas :

KAMI MENOLAK DAN MEMINTA DILAKUKANNYA REVISI TOTAL TERHADAP RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI YANG TELAH DENGAN LANCANG MENCOBA MENGATUR WILAYAH PRIBADI (PRIVATE) DARI WARGA NEGARANYA.

Semoga suara kami yang kecil ini bisa memiliki sedikit arti di hadapan yang terhormat Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

03 Maret 2006,

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Adela AtkinsBy:
WorkIn:
Petition target:
Pemerintah dan DPR Republik Indonesia

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets