Stop Loan For ICWRMIP sign now

Pesan untuk Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB): Agar meninjau ulang dan menunda implementasi ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program) sampai terjadi perbaikan-perbaikan yang terukur.
Dokumen-dokumen pelindung dan persiapan proyek tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan ADB sendiri. Resiko sosial jauh lebih besar daripada potensi keuntungan dari rencana hutang ini.

(Message to the Asian Development Banks Board of Directors: Review the Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program and stop the implementation of the project until significant improvements and corrective measures are made.
Safeguard documents and project preparations do not comply with the ADB policies. Social risks can far outweigh the intended benefits of the proposed loans.)


ADB dan Sungai Citarum
Sungai Citarum adalah salah satu daerah aliran sungai (DAS) penting di Indonesiam yang berlokasi di Jawa Barat. DAS ini seluas lebih dari 13,000 Km persegi, yang merupakan ruang hidup bagi 10 juta penduduk. DAS Citarum adalah merupakan pemasok 80 persen kebutuhan air bersih bagi penduduk Jakarta, sumber air irigasi bagi 240,000 hektar sawah dan pertanian, serta sumber energi listrik sebesar 1,400 MW.

Dengan maksud untuk mengatasi tantangan rumit dalam pengelolaan sumber air Citarum, ADB menawarkan paket bantuannya yang dinamai Integrated Citarum Water Resource Management Investment Project/ Proyek Investasi Pengelolaan Lingkungan dan sumber-sumber Air yang Terintegrasi (ICWRMIP). Program ini bermaksud untuk menawarkan pengintegrasian sumber-sumber air dengan pengelolaan lingkungan di DAS Citarum yang akan menuju pada konservasi air dan alokasinya. ICWRMIP memiliki berbagai proyek yang meliputi pengelolaan daerah aliran sungai, pertanian pasokan air dan pasokan energi.

Dengan pendanaan lebih dari US$ 600 juta, ICWRMIP adalah proyek pertama ADB yang menggunakan metode Multi-tranche Financing Facility (MFF), yang akan berjalan selama 15 tahun. ADB telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk Bantuan Teknis persiapan ICWRMIP. 4 Desember 2008, Dewan direktur ADB dijadwalkan untuk menyetujui proyek proyek berikut yang menjadi bagian pendanaan ICWRMIP, yaitu:
Bantuan Teknis memperkuat pengelolaan sumber-sumber air di 6 DAS (Ciliwung, Cisadane, Progo-opak Oyo, Ciujung, Bengawan Solo, Citarum)
MFF konsep fasilitas: : Multitranche Financing Facility - Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program
Hutang - Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program - Project 1

Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) adalah jaringan masyarakat sipil di Jakarta dan Jawa Barat yang melakukan pemantauan persiapan proyek ICWRMIP sejak Pebruari 2008. ARUM telah membangun kontak dengan pengelola proyek di ADB dan Bappenas sebagai usaha untuk mendapatkan informasi atas rencana ICWRMIP ini. ARUM telah melakukan penilaian kolektif atas ICWRMIP berdasarkan misi pencari-fakta, pertemuan dengan tim pengelola proyek ADB, meninjau dokumen-dokumen proyek, studi materi lain yang relevan termasuk kebijakan-kebijakan ADB. Juga melakukan pengujian integrated water resource management (IWRM), strategi jender, dan anti korupsi dari ICWRMIP dan resiko-resikonya. Tujuan dari penilaian (assessment) ini adalah untuk mengidentifikasikan potensi dampak dari ICWRMIP, terutama fase I, terhadap penghidupan mereka yang langsung maupun tidak langsung terkena dampak.

Rencana Penggusuran (Resettlement Plan) dalam fase I hutang: penuh resiko
Hutang Fase pertama mencakup rehabilitasai Kanal Tarum Barat sepanjang 68,3 km yang mengalihkan sebagian badan Sungai Citarum yang digunakan untuk air irigasi, industri dan rumah tangga di Jawa Barat dan metropolitan Jakarta. Total hutang untuk sub-proyek ini adalah US$50 juta yang merupakan bagian dari total pendanaan MFF US$500 Juta.

Rehabilitasi Kanal Tarum Barat ini akan menggusur 872 rumah tangga dan memberi dampak tidak langsung bagi penduduk di tiga Kabupaten lainnya: Bekasi, Karawang dan Kota Bekasi. Namun, Rencana Penggusuran ini (yang sampai sekarang masih dalam tahap rancangan) memiliki banyak kejanggalan yang serius dan resiko sosial yang tinggi. Rencana Penggusuran tidak memenuhi kebijakan penggusuran ADB dan persyaratan-persyaratan implementasinya.

Temuan-temuan kunci dari penilaian ini adalah sebagai berikut:

Mengenai rancangan Rencana Pemukiman (Resetlement Plan)
Ketidakcocokan dalam jumlah manusia yang terkena dampak proyek.
Ketidakjelasan dalam mekanisme untuk melihat kelangkaan lahan dan isu-isu kepemilikan
Tidak ada kompensasi yang layak, dan ukuran-ukuran bantuan rehabilitasi dan pemulihan penghidupan (LRP).
Tidak ada jaminan restorasi penghidupan kepada masyarakat yang terkena dampak, mengingat adanya kesenjangan dalam ukuran-ukuran bantuan tersebut. Strategi persiapan sosial tidak jelas dan tidak dapat diterima.
Proses pemukiman tidak jelas dan tidak partisipatoris.
Program pemulihan penghidupan (LRP) tidak memberikan mekanisme yang memadai dan jaminan memenuhi tujuan proyek ini.
Ada jurang yang lebar antara tujuan proyek (yaitu untuk mengisi setiap kekosongan di mana peraturan daerah ataupun Undang-undang tidak dapat memberikan jaminan bagi rumah-tangga yang terkena dampak dapat merehabilitasi dirinya agar setidaknya sama dengan kondisi sebelum proyek) dan desain dari Program Pemulihan Penghidupan (LRP) tidaklah menjamin masyarakat yang terkena dampak lebih buruk kehidupannya dari kehidupan mereka sebelum dimukimkan kembali, mengingat tempat relokasi masih belum diketahui dan program-program pelatihan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi.
Secara keseluruhan, LRP sangat sempit, superfisial, tidak komprehensif, dan kabur. LRP tidak memiliki tujuan dan rencana spesifik untuk meningkatkan atau setidaknya memperbaiki kapasitas produktif mereka, termasuk untuk petani yang akan terkena dampak yang tidak memiliki hak atas penggunaan lahan.

Mengenai praktik transparansi dan konsultasi
Tidak memadainya keterbukaan informasi bagi publik dan konsultasi, terutama bagi keluarga yang terkena dampak dan pemerintah-pemerintah daerah.

Mengenai strategi IWRM, jender dan anti-korupsi
Rencana pemukiman tidak memiliki strategi jender yang jelas vis-avis kebijakan Jender ADB. Dokumen itu gagal untuk melihat mekanisme yang mewajibkan setiap pimpinan proyek dan penasehat proyek untuk melihat komponen penting dari isu jender dan pembangunan. Jika proyek ini terus berlangsung tanpa penilaian yang dalam atas kebutuhan yang berbeda dan dampak dari proyek terhadap perempuan, kebijakan jender ADB dan IPSA (Penilaian awal sosial dan kemiskinan), ini berarti ketimbang mempromosikan keberlanjutan, proyek ini malah akan memiskinkan perempuan yang hidup di sepanjang kanal tersebut.
Kerangka Anti-korupsi dan bagaimana ia akan diterapkan tidak jelas. Tawarannya tidak mencakup mekanisme yang jelas untuk mencegah dan memerangi praktik-praktik korupsi di tingkat lokal maupun nasional.
Tidak ada bukti empiris yang memaparkan keberhasilan apapun dari proyek-proyek IWRM di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Dengan kondisi ini, tampaknya strategi yang diterapkan dalam proyek ini sungguh tidak mempertimbangkan persoalan biaya transaksi dari pengalokasian yang tidak inklusif kepada para pihak yang berbeda di hulu dan hilir (mengingat adanya pembagian kekuasaan dan kompetisi pengklaiman terhadap sumber air dan alokasinya) didalam manajemen proyek dan pembuatan keputusan. Di Indonesia, telah ada beberapa kontroversi yang terkait dengan pembuatan Dewan Daerah Aliran Sungai yang mandatnya lintas batas kabupaten dan propinsi, karena beberapa pemerintahan local menolak otoritasnya dalam manajemen sungai (contohnya untuk mengenakan dan mengumpulkan biaya dari pengguna air) didelegasikan ke Dewan Daerah Aliran Sungai karena akan mempengaruhi pendapatan daerah mereka. ICWRMIP tidak memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan persoalan atau konflik vertikal maupun horisontal terkait dengan manajemen sungai Citarum.
Rehabilitasi Tarum Kanal Barat gagal memahami persoalan yang kompleks dari berkurangnya akses petani-petani terhadap air di Citarum untuk keperluan irigasi di lahan pertanian mereka hanya karena meningkatnya alokasi air kepada konsumsi air minum maupun untuk keperluan industri.

Kesimpulan
Rancangan Rencana Penggusuran dari fase pertama proyek ini memiliki banyak kesalahan. Rancangan tersebut tidak memiliki mekanisme yang tepat dan jelas yang pasti bagi pihak yang melakukan komplain melalui Kebijakan Pengaman- Penggusuran ADB (Involuntary Resettlement Policy ADB) di tahap formulasi maupun implementasi proyek. Ketidakadanya strategi yang eksplisit, dapat diverifikasi, dapat dimonitor, maupun strategi jender, anti korupsi, maupun IWRM menyebabkan potensi resiko yang serius terhadap percikan-percikan konflik horisontal dan vertikal di area proyek. Rancangan Rencana Penggusuran dan aktifitas persiapan perlindungan (safeguard) di project 1 memiliki indikasi kuat akan jaminan bahwa orang terkena dampak tidak akan dijamin keberlangsungan hidupnya. Resiko akan proses pemiskinan lebih jauh juga menjadi meningkat dengan dilaksanakannya proyek ini. Ditambah lagi, hal yang paling kritis dan penting bagi keberlanjutan penyediaan air dan alokasi air yang adalah rehabilitasi hulu Citarum dan perencanaan yang terintegrasi serta pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta komunitas yang ada di hulu dan hilir, bukan rehabilitasi Tarum Kanal Barat.

Tuntutan Kami
Karena ICWRMIP tidak cukup mendapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, dan mengingat resiko politik serta pemiskinan yang tinggi, Dewan Direktur ADB harus sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk menarik investasinya di MFF-ICWRMIP kecuali dilakukan penilaian-ulang yang signifikan, bermakna, kuat dan meluas terhadap seluruh rencana program. Jika Dewan tetap melakukan persetujuannya tanpa melakukan penilaian-ulang, ini membuktikan bahwa Dewan menyetujui program yang jelas melanggar kebijakan perlindungan ADB dan kebijakan lainnya serta prosedur-prosedur operasional lainnya.

Kami menuntut agar Dewan Direktur ADB harus segera meninjau ulang persetujuan MFF-ICWRMIP dan Fase 1 proyek pada 4 Desember, 2008 sampai terjadinya perbaikan-perbaikan yang signifikan dari proyek yang tunduk pada kebijakan ADB sendiri, dan praktik-praktik terbaik berdasarkan standar internasional. Dokumen-dokumen penting yang dihasilkan proyek ini harus terbuka untuk publik, dan menjadi subyek untuk dikonsultasikan ke para pemangku kepentingan, dan kepada masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak.

Tugas utama sekarang bukanlah tentang penyuntikan dana tetapi meneguhkan agar terjadinya tata pemerintahan sumber-sumber daya sungai citarum yang layak. Kami meyakini bahwa rencana program ini akan berujung pada buruknya hutang (bad debt), yang membebankan rakyat Indonesia dengan pinjaman yang tidak menjamin akses berkesinambungan terhadap sungai Citarum. ICWRMIP adalah inisiatif yang didisain oleh para teknokrat yang dapat menghambat inisiatif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya publik mereka.

ADB enters into Citarum
The Citarum River is one of the most critical river basins in Indonesia. Located in the province of West Java, the basin extends over 13,000 square kilometers, which provides home and life to over 10 million people. It supplies about 80 percent of metropolitan Jakartas water needs, irrigates over 240,000 hectares of rice and other agricultural crops, and is the source of 1,400 MW of hydroelectric power.

Aiming to address the complex challenges in managing the Citarum water resources, the ADB is offering a package of assistance called Integrated Citarum Water Resource Management Investment Project (ICWRMIP). The proposed Program aims to promote integrated water resources and environmental management within the Citarum River basin that will address challenges to water conservation and allocation. ICWRMIP has many sets of projects that cover watershed management, agriculture, water supply and energy.

With over US$ 600 million financing, ICWRMIP is the first ADB project in Indonesia that uses the Multi-tranche Financing Facility (MFF), which will be rolled out over 10-15 years. The Bank has recently entered into an agreement with the Government of Indonesia (GoI) with the former providing loan, technical assistance and a grant to prepare and manage ICWRMIP. On December 4, 2008, the ADBs Board of Directors is scheduled to approve the following projects whose funds constitute the bulk of ICWRMIP financing, namely:
1. TA - Institutional Strengthening for Integrated Water Resources Management in the 6 Ci's River Basin Territory
2. MFF - Facility Concept: Multitranche Financing Facility - Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program
3. Loan - Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program - Project 1

The Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) or Peoples Alliance for Citarum, a growing network of West Java and Jakarta civil society organizations, has been monitoring the project preparation of ICWRMIP since February 2008. It has engaged with the ADBs project management, central governments implementing agencies and local governments, and the communities who will be impacted by the Program. It has developed a collective assessment of ICWRMIP that identified the gaps in the draft Resettlement Plan of the Phase 1 based on ADBs Involuntary Resettlement Policy. It also examined the soundness of integrated water resource management (IWRM), gender strategy and anti-corruption strategies of the ICWRMIP and the risks involved. The findings were based on fact finding missions, meetings with the ADB project management team, project document review, and in reference to relevant materials including the applicable ADB policies.

Resettlement Plan in the 1st ICWRMIP Loan - Project 1: Flawed, risky
The loan for Project 1 includes the rehabilitation of West Tarum Canal (WTC) as a sub-project. WTC is a 68.3 km long artificial waterway that diverts water from the Citarum River which is used as a vital source of water for irrigation, industries, and households in West Java and the metropolitan Jakarta. The total loan for this sub-project is US$50 million, which is a slice from the US$500 million program fund or facility.

The rehabilitation of West Tarum Canal will displace 872 households and indirectly impact other residents in the three districts of West Java namely Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi and Kota Bekasi. However, the Resettlement Plan (which remains draft up to this stage) has many serious flaws and poses high social risks. It does not comply with the ADBs Involuntary Resettlement Policy and its implementing requirements.


Key Findings
On the draft Resettlement Plan
The estimated number of project affected peoples (resettled and host) is inadequate. It identified 872 households will be directly affected and displaced from their land but it has no clear benchmark and transparent process upon which affected persons that will be negatively impacted were determined. The direct and indirect affectees can be higher and the risks of excluding and marginalizing others from proper compensation and livelihood restoration are high.
It does not have clear mechanism to address land scarcity and land acquisition issues for people to be displaced. It has no clear relocation program and no clear relocation site. It identified a privately owned land as possible relocation site but it does not guarantee legal protection to secure peoples access to and use of land.
There are no proper compensation, livelihood restoration and rehabilitation assistance measures. It will leave relocated people without clear options to restore or defend their livelihood.
It does not guarantee livelihood restoration to the affected people given the gaps in the assistance measures. The social preparation strategy is unclear and unacceptable.
The resettlement processes have not been clear and participatory.

On transparency and consultation practices
The public information disclosure has been inadequate. Many affected people, even the local officials, were not consulted. There were no prior information about the agenda and the disclosure of the concerns and outcomes in those consultations is very scant.

On gender, anti-corruption and IWRM,strategies
The resettlement plan has no clear and sound gender strategy vis-а-vis ADBs gender policy. It has not conducted an in-depth assessment of the differential needs and impacts of the project to women, men and children. No initial poverty and social assessment has been disclosed either.
There is no anti-corruption framework in place for this Program. It does not have clear mechanism to prevent and combat corrupt practices in the project management at the local and national levels.
It has no empirical evidence that demonstrates any successful IWRM projects in Indonesia or in SEA. Yet, it is pushing for this strategy without paying attention to the issue of transaction costs of allocation such that it is not inclusive of different parties from the upper and downstream (having their differential power and competing claims in water allocation and resources) in the project management and decision making. In Indonesia, there have been recent controversies surrounding the creation of a river basin water board whose mandate cuts across the municipal and provincial boundaries, because some local governments refuse to have their authority in river management (inc. charging and collecting user fees) delegated to a river basin board as this will affect their local revenues. The ICWRMIP has no clear strategy how to address national and local conflicts over Citarum river management.
The rehabilitation of West Tarum Canal project fails to address the growing problems of farmers declining access to Citarum water to irrigate their rice fields due to significant increase of water allocated for industrial and drinking consumptions.

Conclusion
The project objectives are hardly met by the proposed methodologies. Serious flaws in the project design pose impoverishment and political risks that can be far higher than the expected benefits (which remain unclear). The draft resettlement plan of the Phase 1 projects does not have sound and clear mechanisms that ensure compliance with the Involuntary Resettlement Policy at the design and implementation stages. The lack of explicit, verifiable, monitorable and workable gender, anti-corruption and integrated water management strategies also pose high risks in terms of sparking or reinforcing vertical and horizontal conflicts in the project area. The resettlement plan and other safeguard preparation activities in the Project 1 have no strong guarantee that the directly affected people will be safeguarded. Also, what is more critical in sustaining water supply and and esuring equitable water allocation is the rehabilitation of the upstream Citarum and the integrative planning and decision making that encompasses the upstream and downstream stakeholders and communities, not the rehabilitation of West Tarum Canal.

It is questionable how CWRMIP could address the fundamental challenge of promoting a proper, accountable and participatory governance of Citarum water resources. We believe that this proposed Program might result in incurring bad debt, burdening people with loans that do not help ensure their sustained access to Citarum river resources. ICWRMIP is an initiative designed largely by technocrats that may obstruct local governments and peoples initiatives in managing their common resources.

Our call
Since ICWRMIP has no strong and broad community and stakeholder support and given that the high impoverishment and political risks far outweigh the potential benefits (which remain unclear), at the maximum, the ADB Board should seriously consider pulling out from investing into the whole MFF-ICWRMIP unless a significant, meaningful and strongly and broadly supported re-assessment of the entire program is undertaken. If the Board proceeds with approving the whole MFF-ICWRMIP without such reassessment, it is a validation that they put legitimacy to the Program that clearly and seriously violates ADB's safeguard policies and all relevant policies and operating procedures.

We urgently demand, among others, that the ADB Board should immediately review the approval of the MFF-ICWRMIP and delay the implementation the Phase 1 projects approved December 4, 2008 until significant improvements in the project and corrective measures that comply with the banks policies, best practices and international standards are in place. Critical project documents should be disclosed and subjected to informed, inclusive and multi-stakeholder consultations, especially the directly and indirectly affected people.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Araceli LynchBy:
ReligionIn:
Petition target:
Asian Development Bank (ADB)

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets