RUU Intelijen Mengancam Demokrasi, Penegakkan Hukum dan HAM sign now

RUU Intelijen Mengancam Demokrasi, Penegakkan Hukum dan HAM


Pengaturan intelijen negara diperlukan sebagai manifestasi pelaksanaan negara hukum dimana salah satu unsur utamanya adalah pemerintahan berdasarkan hukum dan perlindungan terhadap HAM. Oleh karena itu pengaturan intelijen negara dimaksudkan sebagai landasan hukum sekaligus batasan hukum bagi pelaksanaan dan kelembagaan intelijen negara. Landasan dan batasan hukum tersebut diperlukan untuk mencapai terwujudnya intelijen negara yang profesional, akuntabel, dan tidak berpotensi melakukan atau menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Di titik itu, pembentukan undang-undang intelijen memang dibutuhkan dengan tujuan bukan hanya sebagai payung hukum yang akan mengatur tentang intelijen tetapi juga sebagai pintu masuk untuk melakukan reformasi intelijen.

Namun demikian, pengaturan intelijen melalui undang-undang intelijen tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus menjadikan prinsip dan tata nilai demokrasi dan HAM sebagai pijakan dasar didalamnya. Sayangnya, RUU Intelijen yang dibahas oleh pemerintah dan parlemen saat ini mengandung banyak kelemahan dan permasalahan yang mengancam demokrasi, penegakkan hukum dan HAM itu sendiri.

Sikap pemerintah yang tetap bersikukuh memberikan kewenangan pemeriksaan intensif alias penangkapan di dalam undang-undang intelijen kepada lembaga intelijen bukan hanya akan merusak mekanisme criminal justice system tetapi juga akan membajak sistem penegakkan hukum itu sendiri. Sebagai lembaga yang bekerja secara rahasia dan tertutup, pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen sama saja melegalisasi kewenangan penculikan di dalam undang-undang intelijen.

Penting untuk diingat bahawa kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam konteks itu, badan intelijen negara maupun intelijen militer bukanlah bagian dari aparat penegak hukum sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan kewenangan menangkap.

Lebih dari itu, pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen adalah langkah mundur dalam proses reformasi sektor keamanan. Pemberian kewenangan itu juga akan mengembalikan format dan posisi lembaga intelijen seperti pada masa orde baru dimana lembaga intelijen negara maupun lembaga intelijen militer dapat melakukan kerja-kerja untuk penangkapan yang pada praktiknya dimasa lalu telah berakibat pada terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Pemberian kewenangan menangkap (pemeriksaan intensif) itu tak lepas dari kepentingan politik militer ataupun badan intelijen negara untuk kembali menempatkan posisinya seperti pada masa orde baru dimana mereka memiliki peran untuk melakukan upaya paksa dalam kerangka penegakkan hukum yang sejak masa reformasi telah hilang akibat dari pemisahan peran dan struktur antara TNI dan Polri.


Selain itu, terdapatnya Pasal dalam RUU Intelijen yang mengatur bahwa intelijen memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut dan rinci tentang istilah itu jelas-jelas bersifat karet dan multitafsir. Hal itu dapat membuka ruang tafsir sepihak bagi penguasa maupun aparat intelijen bahwa kewenangan itu juga termasuk kewenangan menangkap dan kewenangan upaya paksa lainnya. Hal itu tak jauh bedanya dengan istilah pemeriksaan intensif yang didesakkan oleh pemerintah untuk di masukkan dalam undang-undang Intelijen. Dengan demikian, keberadaan pasal itu juga akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi proses penegakkan hukum.

Lebih dari itu, adanya penolakan penyadapan melalui ijin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 31 RUU Intelijen bukan hanya berpotensi mengancam hak privasi warganegara tetapi juga rentan untuk disalahgunakan (abuse of power) demi kepentingan ekonomi maupun politik kekuasaan. Tidak hanya itu, pengaturan rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 39 RUU Intelijen masih menimbulkan multitafsir dan bersifat karet. Pengaturan yang karet dan multitafsir ini mengancam kebebasan informasi, kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri. RUU Intelijen juga belum mengatur tentang hak-hak korban khususnya terkait dengan komplain korban apabila terdapat tindakan intelijen yang menyimpang dan menimbulkan persoalan serius terhadap hak-hak masyarakat.

Roh dan jiwa RUU Intelijen saat ini lebih meletakkan posisi intelijen sebagai alat kepentingan penguasa dan bukan alat negara yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat. RUU Intelijen juga tidak selaras dengan dengan norma-norma legal konstitusi sehingga berpotensi berbenturan dengan peraturan perundang-undangan, sistem negara demokrasi serta Hak Asasi Manusia. RUU Intelijen jauh dari harapan yang seharusnya berlandaskan kepada norma hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi malah berpeluang mengangkangi Hak Asasi Manusia terutama Hak-Hak Sipil dan Politik warga negara.

Dengan berbagai permasalahan dan kelemahan yang terdapat dalam RUU Intelijen, Kami mendesak kepada parlemen dan pemerintah untuk tidak segera mengesahkan RUU Intelijen dalam waktu dekat ini. Sudah seharusnya parlemen dan pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat sambil secara bersamaan mengakomodasi masukan dan pandangan masyarakat itu dalam kerangka penyempurnaan draft RUU intelijen. Dengan demikian, undang-undang intelijen benar-benar dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan reformasi intelijen.















Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Estella DeleonBy:
ReligionIn:
Petition target:
Warga Negara Indonesia

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets