REVISI HUKUM ACARA PIDANA SEGERA!!! sign now


Kepada Yth:

Presiden RI
Ketua Mahkamah Agung RI
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Ketua DPR RI
Ketua KPK RI

di Tempat.


Dengan hormat,

Menyikapi perkembangan kemelut penegakan hukum "cicak versus buaya", dengan ini kami para Advokat Indonesia menyampaikan keprihatinan kami yang mendalam atas semakin kaburnya dan hilangnya sendisendi Negara Hukum di Republik Indonesia yang kami cintai ini akibat permasalahan tersebut.

Untuk itu Advokat sebagai salah satu dari empat pilar penegakan hukum, berdasarkan Undang-Undang Advokat, menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan permasalahan tersebut agar kedepan dapat kembali berjalannya proses penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi yang benar maupun terciptanya kembali penguatan prinsip Negara Hukum di Indonesia, sebagai berikut:

MENIMBANG:

a. Pancasila, khususnya dalam Sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
b. Undang-undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1), Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
c. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu;
d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjunjung asas legalitas;
e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya BAB V tentang PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT juncto asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan dimuka hukum;
f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.


MEMPERHATIKAN:


a. Pernyataan Pejabat Publik pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang menganalogikan bahwa dirinya adalah buaya dan KPK adalah cicak, yang mana pernyataan tersebut mencerminkan arogansi Pejabat sehubungan dengan pengetahuannya atas kewenangan yang melekat dan dimiliki didalam jabatannya;

b. Penahanan Pimpinan Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdasarkan kepada pendapat subyektif institusi Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana diatur didalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

c. Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan yang besar, khususnya dalam prosedur penahanan dan perampasan kemerdekaan seseorang, yang hanya didasarkan pada pendapat subyektif satu institusi yang diwakili oleh pejabat yang sedang menjabat;

d. Pemutaran Rekaman hasil penyadapan kepada salah seorang warga negara yang diduga telah melakukan rekayasa penyelesaian perkara hukum berdasarkan kepentingan seseorang/sekelompok/golongan tertentu dan bukan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang nyata serta dapat dipertanggung-jawabkan secara transparan;

e. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada institusi-institusi penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangan yang dianugerahi oleh Undang-undang yang berlaku;

f. Telah terciptanya keresahan masyarakat atas adanya potensi rekayasa penyelesaian hukum yang mengakibatkan hilangnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

g. Bahwa advokat Indonesia adalah bagian dari catur wangsa penegak hukum Indonesia.


ADVOKAT INDONESIA, DENGAN INI MENGHIMBAU KEPADA SELURUH ELEMEN BANGSA:


1. Tegakkan hukum dan keadilan di Indonesia secara murni, tanpa dikotori oleh kepentingan politik, kepentingan kelompok, ataupun kepentingan individu yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan ataupun untuk mencari atau mendapatkan keuntungan pribadi;

2. Tegakkan hukum dan keadilan di Indonesia sesuai dan secara tidak bertentangan dengan jiwa dan aturan dari Konstitusi dan peraturanperundang-undangan yang berlaku, serta sepenuhnya hanya didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup dan sah secara hukum;

3. Lakukan segera revisi atas Hukum Acara Pidana, khususnya yang menyangkut segala bentuk kewenangan untuk merampas kemerdekaan dan atau merampas harta kekayaan pribadi, agar tidak diberlakukan secara sewenang-wenang. Penahanan dan atau perampasan harta kekayaan pribadi terhadap setiap orang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pengadilan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang cukup dan sah untuk itu, serta dibuatnya aturan dan mekanisme hukum bagi penangguhan penahanan berdasarkan penetapan Pengadilan sebagai manifestasi penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan azas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan azas kesamaan di muka hukum (equality before the law);

4. Sebelum dapat direvisinya Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan di atas, kami mendesak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk lebih serius, cermat dan adil dalam melakukan dan menentukan penilaian terhadap pemenuhan alasan-alasan obyektif dan subyektif untuk dapat dilakukannya suatu penahanan dalam proses penyidikan yang dilakukannya. Kami juga menyerukan agar Pengadilan dalam memeriksa permohonan pra peradilan tidak hanya memeriksa formalitas terjadinya upaya paksa, namun juga memeriksa secara substantif atas terjadinya upaya paksa tersebut. Kasus penggunaan kewenangan untuk menahan secara sewenang-wenang atau bahkan menjurus pada penyalahgunaan kewenangan tersebut, tidak boleh terjadi dan terulang kembali, tidak hanya terhadap kasus yang menimpa Saudara Bibit Samad Riyanto dan Saudara Chandra Hamzah, akan tetapi juga terhadap setiap orang yang sedang menjalani proses pemeriksaan pidana sebagai Tersangka di seluruh Indonesia;

5. Mendesak Pemerintah RI melalui aparatnya yang berwenang untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan telah terjadinya kesewenang-wenangan ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan penahanan, serta meminta dilakukannya pengungkapan atas seluruh oknum-oknum pejabat Kepolisian/Kejaksaan dan orang-orang yang terlibat serta kemudian menyeret mereka ke depan hukum;

6. Sidik seluruh oknum pejabat Kepolisian/Kejaksaan dan orang-orang yang diduga terlibat dalam masalah penahanan sewenang-wenang atas Saudara Bibit Samad Riyanto dan Saudara Chandra Hamzah sesuai dengan azas kesamaan di depan hukum (equality before the law), seperti dan tidak terbatas pada pejabat-pejabat Kepolisian yang juga telah bertemu dengan Saudara Anggoro Widjaja yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh KPK namun tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menangkap orang tersebut maupun Saudara Anggodo Widjaja yang telah mengaku berkehendak menyuap Pimpinan KPK;

7. Segera lakukan proses persidangan yang adil dan tidak memihak atas Saudara Chandra Hamzah dan Saudara Bibit Samad Riyanto untuk menegakan keadilan dan kebenaran, atau jika memang tidak terdapat fakta dan bukti yang cukup dan sah secara hukum untuk itu, segera hentikan penyidikan atas Saudara Chandra Hamzah dan Saudara Bibit Samad Riyanto;

8. Mendesak Komisi III DPR RI agar segera melaksanakan fungsi kontrolnya atas kemelut penegakan hukum cicak versus buaya hingga mendorong Kepolisian dan Kejaksaan .membersihkan dirinya serta menjalankan kembali fungsinya yang benar dalam menegakan hukum dan keadilan berdasarkan jiwa dan aturan Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedepan, DPR RI diharapkan dapat lebih peka dan tanggap pada permasalahan-permasalahan serupa ini, agar tidak perlu muncul pembentukan tim ad-hoc seperti Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit-Chandra yang sesungguhnya tidak sesuai dan berada di luar aturan dan sistem ketatanegaraan Indonesia;

9. Seluruh Advokat Indonesia berkewajiban untuk menjunjung tinggi norma dan etika profesi dengan selalu mengutamakan asas kepatutan dan kepatuhan kepada hukum dalam melindungi dan membela kepentingan Klien serta berani menyatakan perlawanan kepada tindakan korupsi.dan mafia peradilan.

Jakarta, 6 November 2009.

Kami Para Advokal Indonesia:

01. Abang Nuryasin, SH., MH., NIA A.95. 101.32
02. Abdul Hadi Lubis, NIA: 07.10132
03. Aehmad Chaidir, SH. NIA: 8 .99.10595
04. Andri Krisna Hidayat, SH., MKn. NIA A02.10537
05. Anggara NIA 07.11099
06. Arman Hanis, S.H. : NIA : 8 .0.0.11173
07. Ayik C. Gunadi, SH, LL.M : NIA: F.02.12700
08. LEO TOBING; NIA : A.02.13349
09. Bachtiar OS Djalaluddin ,SH,MH: A.02.10390
10. Brigitta I. Rahayoe NIA: F.89. 10304
11. Bukti Haposan Oamanik, SH : NIA : 07.10244
12. Chrisl iawan Budiwibowo, NIA A.OO. 10586
13. Daniel Kusuma,SH, MM. NIA : B.00.1 12324.Fadhly Masril; A.95.101 45
15. Harry Ponto, NIA B.93.10001
16. Helen Anita Theorupun : NIA : B.97.10324
17. Hendar Puji Astoro : NIA : A.96.10666
18. Iming Tesalonika NIA : F.03.1023
19. Ir. Esterina O. Ruru, SH. NIA: B 99 10315
20. JAMALUL KAMAL FARZA [Banda Aceh) C98.12000
21. Josua Victor NIA. 08.10909
22. Jusak Munthe, SH ; NIA 8 .02.11101
23. Kurniawan Adhi Nugroho, NIA B.00.10784
24. Mangatur Jetro
25. M.Y.P. Ardianingtyas,S.H., LL.M NlA: B.02. 12156
26. Nur Amalia, SH, MOM, NIA: A. 94.10099
27. Nur Hariandi, NIA 07.10051
28. Nurullkhsan, NIA: 8 .02.12198
29. Pollak Ike Wibowo, SH, NIA: E. 00.11886
30. Purwal a Adi Nugraha - NIA. 08.11320
31. Raden Catur Wibowo, S.H., NIA 07.10656
32. R.A Shanti Oewi M, SH., MH. ; NIA: A99.101 652
33. Ricky K. Margono, S.H. NIA: 08.11077
34. Rizkiyadi Oarmowiyoto. NIA; A 02.10270
35. Robaga Gautama Simanjunlak : B.95.10234
36. Sarah Serena, SH ; NIA : EOO.12499
37. Satrija Widagdo, SE, SH ; NIK: 07.10060
38. Siti Aminah, SH ; NIA : E.00.12778
39. Sulistiono Kertawaeana, SH ; NIA : F02.12653
40. Surya Nataadmadja
41. Tb. A Adhi R. Faiz, SH., MH., NIA A94.1OO97
42. Tb. Emir Faizal NIA. 07.10822
43. Tandiono Bawor Purbaya, NIA B.00.12892
44. Vincent Ariesta Lie, SH, LL.M ; NIA: 07.10835
45. W. Suwito, SH., MH. Nia : E.96.10683
46. Zainal Abidin, NIA 08.10178


(Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan nama)

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
50 / 50

Latest Signatures

  • 27 November 201550. Hasan Lumbanr
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI 08.10020 Petisi harus dilanjutkan dengan gerakan untuk menggalang dukungan dari seluruh elemen masyarakat
  • 13 November 201549. Hasmetri Hasans
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI B.95.10344 Sangat setuju......terutama dalam hal alasan-alasan penahanan terhadap seseorang...
  • 24 October 201548. Santi P
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI NIA F.93.10528 В
  • 27 June 201547. Jimmy H
    I support this petition
  • 04 March 201546. Sri Wahyuningsihs
    I support this petition
  • 20 November 201445. Yulli P
    I support this petition
  • 16 October 201444. Novialdi Shm
    I support this petition
  • 02 August 201443. Erwin Romels
    I support this petition
  • 03 December 201342. Anton Sulthons
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI 07.11102 Yess I Agree....!!
  • 19 October 201341. Tamiza S
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI NIA : F.96.10842 В
  • 17 August 201340. Leo T
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI A.02.13349 PRO JUSTITIA!!!
  • 29 May 201339. Fachruddin Rifaishm
    I support this petition
  • 18 April 201338. Ratih J
    I support this petition
  • 04 March 201337. Genta Bhirawad
    I support this petition
  • 14 October 201236. Achmad Syauqis
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI - Hukum harus tegak setegak-tegaknya!
  • 11 June 201235. Martinus H
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI A.96.1118 Revisi KUHAP segera Penting !!!
  • 05 February 201234. Suhelmiawansh Schultz
    I support this petition
  • 28 November 201133. Tommy S
    I support this petition
  • 31 January 201132. Achmad Iskandars
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI 07.10138 В
  • 16 January 201131. Danar Andikas
    I support this petition
  • 30 December 201030. Septarius K
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI B99.10812 Jangan hanya masalah Polisi dan Kejaksaan saja yang ditekankan supaya tidak terkesan keberpihakan Advokat, akan tapi juga harus diperhatikan dan dilihat bagaimana kesewenang-wenangan KPK dalam penegakan h
  • 10 September 201029. Sulistiono K
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI NIA : F02.12653 В
  • 16 August 201028. Rikson Simanjuntaks
    I support this petition
  • 03 April 201027. Satria M
    I support this petition
  • 21 February 201026. Nenda Inasaf
    I support this petition
  • 22 December 200925. Eko H
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI A.95.10024 BERANTAS MAFIA PERADILAN
  • 27 March 200924. Abdul Muizf
    MEMBER OF PERADI No ID NUMBER OF PERADI 07.10555 Hidup KPK

browse all the signatures

Information

Mabel HernandezBy:
Culture and SocietyIn:
Petition target:
SELURUH ELEMEN BANGSA INDONESIA

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets