Pemangku Kepentingan Menolak Pengesahan RUU Perfilman sign now

Kepada Yth.: Komisi X DPR RI

Pemangku Kepentingan Menolak Pengesahan RUU Perfilman

Pada bulan April 2008 Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memutuskan bahwa UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman hanya berlaku secara konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan bertentangan dengan perkembangan zaman sehingga harus segera direvisi.

Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, melalui Rapat Paripurna 29 April 2009, DPR-RI telah menyepakati untuk menjadikan RUU Perfilman sebagai RUU Inisiatif dan pembahasannya dilakukan oleh Komisi X. RUU Perfilman direncanakan akan disahkan dalam masa sidang terakhir DPR-RI periode 2004-2009 pada akhir September mendatang.


Menyikapi rencana tersebut di atas kami para pelaku aktif perfilman Indonesia menyatakan:


Pertama
Mendukung inisiatif untuk mengubah UU No. 8/1992 tentang Perfilman.


Kedua
Naskah RUU Perfilman saat ini belum secara spesifik mencantumkan kewajiban pemerintah dalam memfasilitasi kemajuan pendidikan perfilman dan secara sistematik memberikan insentif langsung bagi industri film Indonesia, dua faktor kunci dalam pengembangan perfilman nasional. Bahkan, peran negara dalam RUU ini menunjukkan intensi pengekangan melalui birokratisasi perfilman yang tidak mencerminkan semangat membangun industri kreatif yang sedang diupayakan pemerintah.


Ketiga
Kami telah menyampaikan masukan (baik secara lisan maupun tertulis) untuk menghasilkan Undang-undang Perfilman yang menjamin pertumbuhan perfilman Indonesia yang lebih baik namun ternyata hingga saat ini belum diakomodir seluruhnya. Segala bentuk penolakan akomodasi atas masukan kami sampai saat ini tidak dinyatakan secara terbuka dan tanpa argumentasi yang jelas.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami meminta Komisi X DPR-RI (2004-2009) untuk:
1. Menyosialisasikan setiap tahap pembahasan RUU Perfilman sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Tindakan sosialisasi ini harus dilakukan dengan menyediakan waktu yang cukup agar para pemangku kepentingan dapat memberikan pertimbangannya.

2. Melanjutkan pembahasan intensif dengan proses yang inklusif dan melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan terkait agar isi RUU Perfilman tidak menghambat perkembangan film Indonesia yang tengah berjalan dengan baik.

3. Tidak terburu-buru mensyahkan RUU ini walaupun masa baktinya akan segera berakhir sebab undang-undang harus dapat menjawab tantangan jangka panjang.



Jakarta, 26 Agustus 2009

1. Abduh Aziz (dosen)
2. Alex Sihar (pengelola festival & komunitas)
3. Chand Parwez Servia (produser)
4. Christine Hakim (aktris)
5. Deddy Mizwar (aktor & sutradara)
6. Farishad I. Latjuba (sutradara)
7. Garin Nugroho (sutradara)
8. Lalu Roisamri (pengelola festival)
9. Lisabona Rahman (kritikus & pengelola bioskop non-profit)
10. Mira Lesmana (produser & dosen)
11. Nia Dinata (produser & sutradara)
12. Prima Rusdi (penulis skenario)
13. Shanty Harmayn (produser)
14. Slamet Rahardjo (aktor & sutradara)
15. Riri Riza (sutradara & dosen)
16. Zairin Zain (produser)


Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
600 / 100

Latest Signatures

  • 11 January 2016600. Bana K
    I support this petition
  • 10 January 2016599. Heidi A
    I support this petition
  • 30 December 2015598. Widarto A
    I support this petition
  • 21 December 2015597. Silvy N
    I support this petition
  • 13 December 2015596. Sanca K
    I support this petition
  • 07 December 2015595. Febriando S
    I support this petition
  • 05 December 2015594. Rico M
    I support this petition
  • 26 November 2015593. Dewi A
    I support this petition
  • 21 November 2015592. Rey S
    I support this petition
  • 19 November 2015591. Faesal R
    I support this petition
  • 04 November 2015590. Rudyanto Arias
    I support this petition
  • 30 October 2015589. Mohammad F
    I support this petition
  • 29 October 2015588. Amalia Lindsey
    I support this petition
  • 22 October 2015587. Soraya E
    I support this petition
  • 21 October 2015586. Ganank D
    I support this petition
  • 08 October 2015585. Winaldha Em
    I support this petition
  • 08 October 2015584. Theo Mcclain
    I support this petition
  • 29 September 2015583. Anggia K
    I support this petition
  • 27 September 2015582. Letitsia G
    I support this petition
  • 23 September 2015581. Rini O
    I support this petition
  • 21 September 2015580. Almanzo Huff
    I support this petition
  • 10 September 2015579. Yoanita S
    I support this petition
  • 09 September 2015578. Astrid V
    I support this petition
  • 31 August 2015577. Tyas Lawson
    I support this petition
  • 30 August 2015576. Kuntz A
    I support this petition
  • 22 August 2015575. Robie T
    I support this petition
  • 19 August 2015574. Ipung Rachmats
    I support this petition

browse all the signatures

Information

Priscilla DonaldsonBy:
LGTBIn:
Petition target:
Komisi X DPR RI

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets