Menolak Keputusan Pelarangan Buku Sejarah Oleh Kejaksaan Agung sign now

PETISI PENOLAKAN TERHADAP LARANGAN BUKU PELAJARAN SEJARAH
OLEH KEJAGUNG 5 MARET 2007

PENGANTAR
Hilmar Farid meminta kepada saya untuk menulis sekadar pengantar Petisi ini yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam www.petitiononline.com. Bagaimana proses timbulnya petisi serta makna petisi ini. Perkembangan keluarnya petisi ini dapat dibaca dalam perdebatan kecil saya dengan Bambang Purwanto pada Lampiran petisi.

Makna yang pertama dari petisi ini adalah memperlihatkan reaksi komunitas sejarah terhadap suatu kebijakan yang sewenang-wenang. Seperti dikatakan oleh Dr Budiawan, pengajar Universitas Sanata Dharma yang kini melakukan penelitian di Malaysia, Petisi ini mungkin tidak akan mempengaruhi Keputusan Kejaksaan Agung, namun khalayak akan tahu bahwa sejarawan (dan/atau peminat sejarah) tidak tinggal diam.

Bahwasanya tidak semua sejarawan di Indonesia menandatangani petisi, itu sesuatu yang lumrah. Tetapi keluarnya petisi ini telah membangkitkan semacam semangat, semangat untuk menulis sejarah Indonesia itu kembali serta membenahi pengajaran sejarah yang carut marut. Seperti yang dilaporkan oleh Hilmar Farid

pertama-tama, salut untuk kerjasama kilat yang ternyata berbuah baik. saya sempat perhatikan berita sore setelah konperensi pers. semua stasiun tv yang meliput menurunkan berita. esoknya ada berita di radio nederland, kemarin ada artikel menarik tentang perlunya guru sejarah cerdas pada milis forum pembaca kompas, dan ada beberapa postings di milis medicare, forum pembaca kompas, aktifis bicara, dan masih banyak yang lain. setelah konperensi pers saya sempat hadir di beberapa acara, dan banyak teman yang memberi komentar positif soal petisi itu. dengan kata lain ada energi yang muncul setelah petisi itu.

Reaksi komunitas sejarah terhadap pelarangan itu beragam, mulai dari sangat gusar sampai kepada sebagian guru sejarah yang setuju tetapi takut untuk ikut petisi karena kuatir menimbulkan fitnah di tempat dia mengajar. Prof Bambang Purwanto dari UGM dengan tajam menulis

apa yang mereka lakukan dengan buku sejarah itu semakin menunjukkan bahwa sebagian anak bangsa ini yang jadi penguasa memang tidak pernah dan tidak mau belajar dari sejarah. sangat menyedihkan akan kebebalan dan kebodohan yang sudah teramat sangat ini.saya sudah kirim dukungan ke Grace.

Benar ada sebagian sejarawan yang tidak ikut dalam petisi. Prof Mestika Zed misalnya mengatakan bahwa ia tidak mau namanya dicantumkan dalam daftar petisi dengan alasan bahwa ia belum membaca keduanya yakni buku-buku teks pelajaran yang dilarang dan surat keputusan Kejaksaan Agung tentang pelarangan. Tentu dapat dimaklumi alasan yang ilmiah itu, sungguhpun kami berpendapat bahwa ketika terjadi penindasan yang dibutuhkan saat itu adalah sikap penolakan bukan metodologi.

PETISI KOMUNITAS SEJARAH INDONESIA
Latar belakang

Pada masa Orde Baru (dan sebelumnya) telah terjadi rekayasa sejarah untuk kepentingan penguasa. Setelah Soeharto jatuh tahun 1998, muncul gugatan terhadap penulisan dan pendidikan sejarah yang terjadi selama ini. Beberapa peristiwa yang kontroversial seperti lahirnya Pancasila, Serangan Umum 1 Maret 1949, G30S, Supersemar, dan Integrasi Timor Timur dipertanyakan kembali oleh masyarakat. Buku-buku yang dilarang telah dicetak kembali. Biografi dan memoar para korban Orde Baru terbit secara luas. Sejarah lisan dimanfaatkan untuk mengungkap kesaksian dari survivor.

Pendidikan sejarah pun mengalami perubahan. Kurikulum 1994 (direvisi tahun 1999) yang dianggap terlalu sarat muatan telah diperbaiki dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang kemudian disebut Kurikulum 2004. Dalam beberapa hal Kurikulum 2004 lebih demokratis dari kurikulum sebelumnya. Dengan alasan yang masih dapat diperdebatkan, Kurikulum 2004 diganti dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum 2006).

Untuk memenuhi tuntutan beberapa elit seperti Jusuf Hasyim (alm) yang mengatakan bahwa di Jawa Timur terdapat buku sejarah yang tidak memuat peristiwa Madiun 1948, maka Menteri Pendidikan Nasional meminta Kejaksaan Agung untuk buku-buku pelajaran sejarah yang digunakan pada tingkat SMP dan SMA. Bukan hanya itu, kejaksaan Agung juga memeriksa Kepala Pusat Kurikulum yang baru (Diah Harianti) dan yang lama (Dr Siskandar).

Tanggal 9 Maret 2007, Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Muchktar Arifin dalam konferensi pers mengumumkan bahwa Kejaksaan Agung dengan SK 19/A/JA/03/2007 tertanggal 5 Maret 2007 telah melarang 13 judul buku pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA yang diterbitkan oleh 10 penerbit.
Sebagian buku yang dilarang itu merupakan buku pelajaran kelas I SMP. Alasan pelarangan adalah tidak memuat pemberontakan Madiun dan 1965 dalam buku-buku itu serta tidak mencantumkan kata PKI dalam penulisan G30S.

Berdasarkan kenyataan di atas dan setelah membaca buku-buku pelajaran sejarah pada tingkat SMP dan SMA, maka kami komunitas sejarah Indonesia dengan ini menyatakan:

Pertama, menolak pelarangan buku pelajaran sejarah yang dikeluarkan Kejaksaan Agung tertanggal 5 Maret 2007

Kedua, pelarangan itu mempunyai dampak negatif terhadap usaha mencerdaskan bangsa seperti digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan kebuntuan berpikir di kalangan dunia pendidikan. Hal itu jelas membingungkan guru dan siswa serta sangat merugikan penerbit. Dalam situasi ekonomi yang semakin sulit, ini akan menyusahkan orang tua murid yang terpaksa membeli buku yang lain.

Ketiga, pelarangan itu tidak berdasar karena buku sejarah kelas I SMP yang dilarang memang tidak memuat peristiwa Madiun dan 1965. Pengajaran pada kelas I SMP baru membahas sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dipengaruhi agama Hindu-Budha dan Islam.
Adalah absurd karena Kejaksaan Agung melarang buku-buku yang tidak mencantumkan G30S/PKI (Matrodji, Sejarah Kelas 3 SMP, penerbit Erlangga) tetapi juga melarang buku yang tetap mencantumkan G30S/PKI seperti yang dikarang Tugiyono KS dkk (Pengetahuan Sosial , Sejarah, penerbit Grasindo)

Keempat, persoalan kurikulum merupakan kewenangan Departemen Pendidikan Nasional bukan urusan Kejaksaan Agung.

Kelima, kami meminta agar Jaksa Agung mencabut surat keputusannya no 19/A/JA/03/2007 tertanggal 5 Maret 2007.

Keenam, penindakan terhadap buku yang dianggap bermasalah oleh pemerintah, seyogianya melalui proses pengadilan bukan dengan pelarangan.

Jakarta, 20 Maret 2007

Tertanda (disusun berdasar abjad):
1. Aak Abdullah Al-Kudus (Solidaritas Buruh Migran Indonesia)
2. Aboeprijadi Santoso (wartawan Radio Netherland, Amsterdam)
3. Abu Mufakir (LIPS)
4. Abdurrachman (UPC)
5. Aben (Pengacara Publik LBH Jakarta)
6. Ade Permana (alumni Dept. Sejarah UNS Solo, jurnalis)
7. Ade Rostina Sitompul
8. Adhitya Armitrianto (wartawan di Kudus)
9. Adi (Jaringan Kerja Budaya)
10. Adi Prasetyo (ISSI)
11. Aditya Muharam (mahasiswa Hubungan Internasional UI)
12. Aditya Wardhana (Video journalist AJI Jakarta)
13. Adrian Vickers (Professor of South East Asian Studies, the University of Sydney)
14. Aguk Irawan (penulis, aktivis LKIS, Yogya)
15. Agus F. Hidayat (Forum Anti Korupsi Tangerang/ FAKTA)
16. Agus Gunawan Wibisono (Surakarta)
17. Agus Nur Amal (seniman)
18. Agus Wahyudi (Kepala Pusat Studi Pancasila/ PSP-UGM, Dosen Fakultas Filsafat UGM)
19. Agung Putri (ELSAM)
20. Ahmad Hambali (direktur eksekutif LPHAM, Jakarta)
21. Akhmad Murtajib (INDIPT, Institut Studi dan Penguatan Masyarakat Kebumen)
22. Alfa Gumilang (Perhimpunan Rakyat Pekerja/ PRP)
23. Alfanny (pengajar sejarah di bimbingan QUIN, Jakarta)
24. Alit Ambara (Nobodycorp. Internationale Unlimited)
25. Alvin Hidayat (Groundwork for Indonesia Social Progress)
26. Anand Krishna (budayawan dan tokoh spiritual)
27. Andi Ahdian (Onghokham Institut)
28. Andi K. Yuwono (media interaktif Praxis)
29. Andi Nurhakim (SGT/ Serikat Guru Tangerang)
30. Andreas Harsono (Pantau)
31. Andreas Iswinarto (pekerja sosial)
32. Andre Liem (Institut Sejarah Sosial Indonesia/ ISSI)
33. Anom Astika (Institut Sejarah Sosial Indonesia)
34. Anik Wusari (YSIK, Jakarta)
35. Anissa S. Febrina (Jurnalis)
36. Antonius Pradjasto (DEMOS)
37. Arifadi Budiarjo (INISIASI, Alumnus Pascasarjana UI)
38. Ari Yurino (IKOHI dan Perhimpunan Rakyat Pekerja)
39. Ayu Ratih (Lingkar Tutur Perempuan)
40. Ariel Heryanto (Pengajar Senior, University of Melbourne)
41. Arif Harsana (Koordinator Forum Eropa Indonesia untuk Demokrasi/ FEID)
42. Asmin Fransiska (dosen matakuliah HAM, Fakultas hukum Unika Atma Jaya, Jakarta)
43. Asvi Warman Adam (Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia)
44. Ayi Bunyamin (Sekretaris Eksekutif Praxis)
45. Bahruddin (Pengelola pendidikan alternatif Qaryah Tayyibah Salatiga)
46. Baskara Wardaya (sejarawan, direktur Pusdep Universitas Sanata Dharma)
47. Bambang Is (peneliti/konsultasi, alumni FISIP UI)
48. Bambang Purwanto (peminat sejarah Yogyakarta)
49. Banta Syahrizal (Acehnese Civil Society Taskforce)
50. Bayu Wardhana (admin situs www.wikimu.com)
51. B. I. Purwantari (ISSI)
52. Bilven (Toko Buku & Penerbit Buku ULTIMUS, Bandung)
53. Bona Sigalingging (Alumni FH Universitas Utrecht program studi perlindungan HAM internasional, anggota AKKRA, mengadvokasi kasus tragedi semanggi-trisakti)
54. Bonnie Triyana (redaktur Jurnal Nasional)
55. Budiawan (pengajar Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta)
56. Budi Setiyono (Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah, Sekretaris Yayasan Pantau)
57. Carmel Budiarjo (pendiri, TAPOL/ The Indonesian Human Rights Campaign)
58. Carolina Monteiro (pemerhati masalah perempuan, koordinator 1000peacewomen Indonesia)
59. Chandra Gautama (editor KPG)
60. ChanCT (Hong Kong Society for Indonesia Studies/ HKSIS)
61. Chalik Hamid (sekretaris Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia /YSBI, Negeri Belanda)
62. Charles A. Coppel (sejarawan, University of Melbourne)
63. Coen Husein Pontoh (redaksi jurnal IndoPROGRESS)
64. Damairia Pakpahan (feminist, antropolog alumni UGM)
65. Daniel Kaligis (Wartawan, redaktur di harian Swarakita Manado)
66. Dede Oetomo, PhD (Program Pascasarjana Universitas Surabaya)
67. Degung Santikarma (Haverford College)
68. Dewi Ratnawulan (Historian, LPKP 65, Jakarta)
69. Diana Wahyuni (pekerja kemanusiaan)
70. Dianovita (pemerhati Sejarah Indonesia)
71. Dias Pradadimara (Universitas Hasanuddin, Makassar)
72. Didi Kwartanada (mahasiswa doctoral National University of Singapore)
73. Dimas Prasidi (Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta)
74. Djaji Sastraatmadja (Tasikmalaya)
75. Dwiana (PMKRI cabang Yogyakarta Santo Thomas Aquinas, mahasiswa, penulis, wartawan)
76. Dwi Karsa Agung Rakhmatullah (mahasiswa Institut Teknologi Bandung)
77. Eddy (mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Atheneo de Manila University, Filipina)
78. E. Dwi Arya Wisesa (Editor pustaka LP3ES Indonesia)
79. Eka Budianta (sastrawan, pernah belajar sejarah modern di FSUI)
80. Eko Waluyo (Program coordinator dari Indonesian Solidarity, sebuah LSM yang bergerak dalam bidang hak asasi di Sydney Australia)
81. Eman Suherman (federasi serikat pekerja Karawang)
82. Enrico Aditjondro (Editor di Paras Indonesia)
83. Erwanto (Indonesia House Amsterdam, the Netherlands)
84. F.A. Sukoeksi W. (pekerja kontrak, peminat antropologi)
85. Faisol Riza (Aktivis PKB)
86. Fatah Muria (PERHIMPUNAN STUDI DAN ADVOKASI ANAK INDONESIA, Semarang)
87. Fauzan Mahdami (LIPS)
88. Fitriyanti (federasi serikat pekerja karawang/ abm karawang)
89. Fransisca Ria Susanti (jurnalis)
90. Fransiskus Pascaries Heryoso (Kontributor di Majalah HIDUP Jakarta)
91. Gadis Arivia (pengajar filsafat UI dan pendiri Jurnal Perempuan)
92. Gatot Prihandono (karyawan perusahaan IT dan aktif di masyarakat profesional untuk demokrasi)
93. Gerry van Klinken (editorial advisor Inside Indonesia magazine)
94. Geni Achnas (aktivis HAM)
95. George Junus Aditjondro (peneliti, penulis, penceramah di bidang ilmu-ilmu sosial)
96. Grace Leksana (ISSI)
97. Godeliva D. Sari (petani dan koordinator komunitas Subur Gemi Nastiti, Ngawi)
98. Hafis Azhari (Ketua kelompok kerja Perumusan Indonesia, Banten)
99. HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia, Sumatera Utara)
100. Harry Wibowo (aktifis pembela HAM)
101. Harsutejo (penulis, penerjemah, editor)
102. HD. Haryo Sasongko (mantan jurnalis, penulis buku khususnya tentang tragedi 65, Ketua lembaga Humaniora Depok)
103. Hawe Setiawan (penulis dan editor lepas, Bandung)
104. Hendardi (PBHI)
105. Hendri (peneliti)
106. Heri C. Santoso (wartawan media portal pendidikan)
107. Heri Latief
108. Hilmar Farid (Institut Sejarah Sosial Indonesia)
109. H. Sridanto Ariwibowo (pengajar mata kuliah Kepribadian, Unika Atma Jaya Jakarta)
110. Ibe Karyanto (Rektor Sanggar Anak Akar)
111. Ibrahim Isa (publisistis, sekretaris Wertheim foundation Holland)
112. Ida I. Khouw
113. Ign. Hariyanto (peneliti dan penulis Lembaga Studi Pers dan Pembangunan)
114. Ign. Mahendra K. (Penulis buku sejarah Gerakan Mahasiswa dan Koordinator Komite Solidaritas Mahasiswa Yogyakarta)
115. Ika Amaliyah (Fikom UNPAD jurusan Mankom, FMN Unpad)
116. Ika Wahyu Priaryani (Redaktur Bahasa Koran Radar Banyumas, Purwokerto, Peneliti Perburuhan)
117. Ilham Dasari Putra (Menteri pembinaan dan pengembangan potensi organisasi, kepresidenan mahasiswa MM Trisakti)
118. Imam Azis (Syarikat Indonesia, Yogyakarta)
119. Imam Hidayah Usman (mahasiswa, penulis, komunitas Taman Bunga, Jatinangor)
120. Imron Rosyid (alumni Dept. Sejarah UNS Solo, jurnalis)
121. Indria Fernida (Kontras)
122. Irina Dayasih
123. Irwansyah, MA (Sekjen Perhimpunan Rakyat Pekerja/ PRP)
124. Irwan Firdaus (lulusan jurusan Sejarah fakultas Sastra UI)
125. Islah Gusmian (dosen STAIN Surakarta
126. Ita Fatia Nadia (mantan Komisioner Komnas Perempuan)
127. I Wayan Santa (LPKP 65, Bali)
128. James Balowski (Indoleft New Service)
129. John Roosa (pengajar sejarah di University of British Colombia, Kanada)
130. Kurniawan (peneliti/konsultan independen, alumni Sosiologi UGM)
131. Lanjar Abimanyu (media interaktif Praxis)
132. Lembaga Sastra Pembebasan
133. Lewi Nugroho
134. Liang (seniman, perempuan Peka)
135. Lolly Suhenty (Aktivis perempuan, mantan fellowship PUSDEP, aktif di Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia)
136. Jevelina P., SH (staf advokasi kebijakan MPBI)
137. Johnson Panjaitan (PBHI)
138. Karlina Supelli (pengajar STF Driyarkara)
139. Kelik Ismunandar (alumni Dept. Sejarah UNS Solo, aktivis NGO)
140. Khairul (Onghokham Institut)
141. Khamid Istakhori (federasi serikat pekerja karawang/ abm karawang)
142. Koesalah Soebagyo Toer (penterjemah)
143. M. Affan Banong (peneliti, sarjana arkeologi UNHAS)
144. Mahfud Masuara (Manager Kampanye, Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu)
145. Mahmud Darzad (mahasiswa pascasarjana UNS Solo)
146. Manneke Budiman (dosen Universitas Indonesia)
147. Maria Hartiningsih (wartawati)
148. Maria Pakpahan (Ketua DPP PKB)
149. Mariana Amiruddin (Manager Program Yayasan Jurnal Perempuan)
150. Maya Safira Muchtar (National Integration Movement)
151. Melani Budianta (dosen, ARENA Asian Regional Exchange for New Alternatives)
152. M Fauzi (Institut Sejarah Sosial Indonesia)
153. Mufti Makaarim (Sekjen Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan/ Kontras)
154. Mugiyanto (Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia/ IKOHI, Jakarta)
155. Muhammad Faishal (Histra)
156. Muhammad Amin (alumni Dept. Sejarah UNS Solo, aktivis NGO)
157. Muh. Bijiyanto (pengajar Dept. Sosiologi UI)
158. Mundo J. Kusnadi (media interaktif Praxis)
159. Muridan Wijoyo (mahasiswa doctoral University of Leiden)
160. Mush'ab Muqoddas (Mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam Univ. Al-Azhar Mesir)
161. M. Kasimanggota (Stichting Asia Studie)
162. M. Taufik (litbang VHR)
163. Nani Asri Setiani (guru sejarah SMU 6 Jakarta)
164. Nasution Camang (Yayasan Merah Putih/ YMP Palu, Sulawesi Tengah)
165. Nayarini Estiningsih (mahasiswa S2 the univesity of Manchester, UK)
166. Nezar Patria (redaktur Tempo/ [email protected] )
167. Ngurah Jenawi (LPKP 65, Bali)
168. Nug Kacasungkana (Institutu Edukasaun Popular, Rua de Moзambique I/1, Motael, Dili, Timor-Leste)
169. Nursam (sejarawan, penerbit Ombak, Yogyakarta)
170. Olle Tornquist (Professor of Political Science and Development Research University of Oslo, currently based on Yogyakarta for research)
171. Papang Hidayat (Kontras)
172. Pitono Adhi (ISSI)
173. Perkumpulan Hijau
174. Petrus Hariyanto (pedagang buku Toko Buku Murah)
175. Purwadi Djunaedi (Redaktur Senior Majalah Perempuan "Eve")
176. Putra Dananjaya (mahasiswa Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
177. Rachland Nashidik (Direktur Eksekutif Imparsial)
178. Radjimo Sastro Wojono (Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah)
179. Rahadian Permadi (University of Monash, Australia)
180. Ratna Hapsari (guru sejarah SMU 6 Jakarta)
181. Ratna Sari (LPKP 65, Bali)
182. Ratna Saptari (Pengajar di Universitas Leiden, Belanda)
183. Razif (Jaringan Kerja dan Budaya)
184. Retno Listyarti (guru SMA 13 Jakarta Utara)
185. Rina Widyawati (komnas perempuan)
186. Rinto Trihasworo (ISSI)
187. Rini Pratsnawati (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ ELSAM)
188. Rita Dharani (pematung)
189. R.R Diyah Larasati (Visiting Scholar UCLA, dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta)
190. R. Herlambang Perdana Wiratraman (dosen hukum tata negara dan HAM, Universitas Airlangga Surabaya)
191. Ronnie Hatley (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)
192. Roy Thaniago (mahasiswa, musisi)
193. Rusdi Marpaung (direktur operasional Imparsial)
194. Ruth Indiah Rahayu (Lingkar Tutur Perempuan)
195. R. Yando Zakaria (praktisi Antropologi, fellow pada Lingkar Pembaruan desa dan agraria)
196. Saidan Pahmi (Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan Publik/ eLSAP, Banjarmasin)
198. Sandra Moniaga (peneliti, aktivis)
199. Selamet (Suara Hak Asasi Manusia di Indonesia / SHMI)
200. Selamet Trisila (Penerbit sejarah Larasan, Bali)
201. Shiska Prabawaningtyas (mahasiswa master International Relations and Diplomacy)
202. Siti Fadillah (guru sejarah)
203. Sri Palupi (Institute for Ecosoc Rights)
204. Stanley Adiprasetyo (ISAI, Toko Kalam Utan Kayu)
205. Suhardi Suryadi (direktur LP3ES)
206. Dr. Sulistyowati Irianto (Kepala Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI)
207. Sumargo (Bagian data LPRKROB),
208. Supriono/ Pray de Ferri (ISSI)
209. Suparman (guru sejarah SMU 17 Jakarta)
210. Surya Tjandra, S.H. (Pusat Studi dan Advokasi Hak-hak Serikat Buruh)
211. Sutrisno Baskoro (alumni Dept. Sejarah UNS Solo, aktivis NGO)
212. Svetlana (anggota Perpeni)
213. Syamsul Alam Agus (Kontras)
214. Sylvia Tiwon (ketua perkumpulan Praxis)
215. Taat Udjianto (mahasiswa Unindra)
216. Teguh Budi Santoso (Detikcom)
217. Teguh Santosa (jurnalis Rakyat Merdeka)
218. Titi Soentoro (feminis, NADI)
219. Theodora Josephine Erlijna (Lingkar Tutur Perempuan)
220. Trianto Hery Suryono (alumni Dept. Sejarah UNS Solo, jurnalis)
221. Tristam Pascal Moeliono (dosen/staf pengajar fakultas hukum universitas katolik parahyangan)
222. Tri Chandra Aprianto (Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember dan Ketua MPA KARSA)
223. Toeti Kakiailatu (Wartawati senior)
224. Tunggal Pawestri (Womans Initiative)
225. Umi Lasminah (feminist, alumni Dept Sejarah UI)
226. Veronica Siregar (Komnas Perempuan koordinator pendidikan dan kampanye publik
227. Veryanto Sitohang (Pusat Pendidikan dan Advokasi Masyarakat Marginal/ Perkumpulan Peduli)
228. Wakhit Hasim (Pekerja Sosial)
229. Wahyu Susilo (INFID)
230. Wasis Patriani (ibu rumah tangga)
231. Wilson (Praxis)
232. Yanti Muchtar (feminist, Direktur KAPAL Perempuan)
233. Yanuar Nugroho Mahasiswa Doktoral di Universitas Manchester
234. Yanwar Pribadi (mahasisawa Universitas Leiden, bekerja di IAIN Banten)
235. Yayak Iskra (Perguruan Rakyat Merdeka, Pekerja Seni, Perancang Grafis)
236. Yayan Wiludiharto (ISSI)
237. Yerri Wirawan (alumni pascasarjana EHESS, Paris)
238. Yoseph Tugio Taher (ex-tapol, Australia)
239. Yoyok (Syarikat Indonesia, Yogyakarta)
240. Yuyun Ismawati (pemerhati G30S)
241. Zeffry Alkatiri (pengajar di Universitas Indonesia)

LAMPIRAN

Lampiran berikut ini berisi perdebatan kecil antara Bambang Purwanto dengan Asvi Warman Adam yang sekaligus menggambarkan proses keluarnya petisi ini.

Mas Bambang yang baik,

Terima kasih atas kesediaan anda untuk ikut dalam petisi ini.Ada baiknya saya jelaskan duduk perkaranya agar tidak timbul salah faham.

Jumat 9 Maret 2007 sore saya ditelpon wartawati Kompas yang menanyakan pendapat saya tentang konferensi pers yang baru diadakan di Kejagung yang melarang 13 judul buku pelajaran sejarah. Saya kaget walau sudah tahu sebelumnya bahwa Kejagung memeriksa buku itu. Berita ini dan komentar saya dimuat pada Kompas hari Senin 12 Maret 2007. Indo Pos memuat data yang lebih lengkap dari Kompas tentang judul buku dan nomor SK Kejagung itu. Saya kemudian menulis artikel "Blunder Kejagung dan Depdiknas" yang dimuat oleh Koran Tempo Kamis 15 Maret. Hari Selasa saya mengirim email kepada Fay bagaimana cara menanggapi kebijakan Kejagung itu. Fay menjanjikan rapat hari Sabtu 17 Maret 2007 di kantor PBHI. Johnson Panjaitan, red eksekutif PBHI mau menggugat secara hukum Kejagung.

Rapat di PBHI dihadiri oleh beberapa orang guru di pengurus MGMP propinsi DKI dan kotamadya, serta guru dari Tangerang. Lalu saya, Ibu Ade Rostina Sitompul, Maria Hartiningsih, Fay dan kawan dari ISSI (Institut Sejarah Sosial Indonesia), Rizal dari Komunitas Bambu, dan Bonnie Triyana yang datang terlambat serta Johnson Panjaitan selaku tuan rumah.

Di dalam pertemuan itu dibagikan fotokopi dari tulisan saya pada Koran Tempo serta berita Koran Tempo hari Jumat 16 September. Tampaknya Koran Tempo dan radio 68H di Utan Kayu antusias membantu menyebarkan penolakan kita.

Di dalam rapat itu diputuskan bahwa kita akan membuat petisi. Selain itu PBHI akan melakukan gugatan hukum. Saya ditugaskan membuat draft petisi, Grace menulis press release yang akan dikirim kepada pers.

Selain itu kami masing-masing ditugaskan untuk menghubungi teman-teman yang bersedia ikut petisi. Grace menyebarkannya draft awal petisi kepada teman-temannya, demikian pula Fay serta Johnson, termasuk kepada rekan-rekan wartawan yang dikenal. Hal yang sama dilakukan oleh Rizal dan Bonny.

Kami mengambil tindakan semacam ini karena kendala waktu. Konferensi pers harus diadakan secepatnya, padahal Senin libur Nyepi. Kalau lewat dari Selasa saya bilang itu sudah telat. Banyak orang tidak membuat email saat libur agak panjang itu.

Saya mengirim sms kepada Melly Alfian, sekretaris umum MSI bagaimana tanggapan MSI tentang ini. Jawab Melly akan dibicarakan dengan Mukhlis Paeni. Dua kali saya mengirim sms kepada Ketua Umum MSI tidak ada jawaban. Biasanya setiap saya mengirim sms (menyangkut persiapan seminar Hamzah Fansuri yang akan diselenggarakan Budpar dengan MSI tanggal 28 Maret 2007) ia cepat jawab.

Dalam draft petisi yang buat, saya sebutkan bahwa ini AJAKAN untuk menolak pelarangan oleh Kejagung. Saya tegaskan bahwa daftar nama yang tertulis (52 orang) adalah teman-teman yang teringat namanya oleh saya dan saya minta maaf bila ada yang kelupaan. Draft petisi itu sudah saya kirimkan Senin pagi kepada Detik.com. Senin sore mereka sudah muat. Detik.com menulis secara tepat bahwa 52 nama itu adalah orang-orang yang DIUNDANG untuk menandatangani petisi. Di antara yang diundang itu, tulis Detik.com, terdapat Sartono Kartonodirdjo dan Onghokham.

Grace menulis press release berdasarkan email yang saya kirimkan kepada Fay dan Grace. Namun dalam press release Grace itu "pengantar dari saya" bahwa nama-nama ini baru yang saya ingat, maaf kalau ada yang terlupa,dst" dihilangkan saja. Itu yang terjadi pada email yang disebarkan oleh Grace hari Minggu pukul 8.39 malam. Kemudian Fay menelpon saya, bagaimana dengan konfirmasi dari orang-orang yang dicantumkan namanya. Saya bilang kepada Fay agar "pengantar saya" itu dicantumkan saja, sehingga tampak jelas bahwa ini barulah orang yang dihubungi.

Kemudian Fay meminta Grace untuk mengirim "ralat" Petisi yang menegaskan bahwa 18 orang di antara nama itu termasuk Sartono, Bambang Purwanto, Mestika Zed, Onghokham, Suhartono baru dalam tahap diminta konfirmasinya. Nursam mengirim sms kepada saya bahwa Pak Sartono sudah sulit berbicara.

Ralat dari Grace dikirim Minggu pukul 9.41 malam.Ralat itu dikirim kepada nama-nama yang ada dalam milis Grace. Sedangkan Bambang Purwanto dan Mestika Zed tidak terkirim, karena saya yang bertugas menghubungi keduanya sejak awal.

Kami berpacu dengan waktu, barangkali juga Fay harus menyelesaikan kerja jam 12 malam, mungkin setelah itu ikut "Nyepi".

Jadi itulah sebabnya karena mungkin difwd dari teman ke teman lain. Pesan disampaikan secara estafet. Sehingga yang terjaring dan diinterpretasikan oleh Koran Tempo bahwa 52 orang itu telah menandatangani petisi.Mungkin yang terbaca hanya press release yang pertama, sedangkan ralat tidak difwd oleh seorang kawan kepada Koran Tempo.

Demnikian gambaran yang kami hadapi, dalam mengumpulkan kesediaan petisi saja sudah merepotkan karena waktu yang kurang menguntungkan (akhir pekan menyongsong libur nyepi).

Kemudian persolan konferensi pers jadi soal lagi. Johnson dan saya ikut seleksi Komnas HAM dan Selasa acara uji publik pagi sampai sore. Fay jadi seorang moderator dalam acara ini dari pagi sampai sore. Oleh sebab itu diputuskan bahwa konferensi pers diadakan di sela (atau pada rehat siang) acara Komnas HAM itu di Hotel Bumi Karsa Bidakara.

PBHI akan menyewa sebuah ruang untuk konferensi pers. Tetapi ternyata tidak ada ruang yang tersedia. Oleh sebab itu kami minta ijin kepada Prof Sutandyo untuk memakai ruangan selama jam istirahat. Pak Sutandyo prinsipnya setuju, tetapi Nana (Kamala Sudjatmoko) yang bertanggungjawab atas segalanya pada hari pertama seleksi Komnas HAM ini. Namun Nana menginginkan agar ruang yang disewa oleh panitia seleksi Komnas HAM itu merupakan ruang yang netral tidak digunakan oleh suatu lembaga atau kelompok untuk kepentingan apa apapun. Akhirnya solusinya konferensi pers itu diadakan di ruang terbuka dekat meja makan, wartawan dikumpulkan. Lalu Johnson dan saya menyampaikan hasil petisi itu secara berdiri saja. Grace datang siang hari, membagikan fotokopi petisi dan daftar yang setuju petisi, kalau tidak salah 127 orang. Saya sendiri tidak punya lagi fotokopinya karena diminta oleh wartawan SCTV. Daftar nama itu adalah orang yang memberikan konfirmasi.

Dari narasi panjang lebar, dapat disimpulkan tidak ada niat dan maksud bahkan tindakan untuk memalsukan nama-nama orang yang dicantumkan di dalam petisi ini. Adanya berita seperti di Koran Tempo saya kira karena yang menghubungi teman-teman semua ada beberapa orang. Bahkan masing-masing kawan-kawan mencoba sendiri mengontak rekan-rekannya sehingga Wahyu Susilo (alumnus sejarah UNS) misalnya mengumpulkan 12 nama dan mengirimkannya kepada kami.

Daftar petisi ini sebetulnya bisa praktis bila disusun berdasar urutan orang yang menyetujuinya. Tetapi saya sejak awal saya memilih agar disusun menurut abdjad (bukan karena nama saya berinsial A) tetapi untuk menghindari kesan kebanyakan petisi bahwa yang dicantumkan paling awal atau paling atas adalah tokoh-tokoh terkenal saja.

Akhirnya kami atas nama rekan-rekan (co host kegiatan ini adalah ISSI Institut Sejarah Sosial Indonesia dan PBHI) mengucapkan terima kasih yang tulus atas kesediaan para rekan yang bersedia mendukung petisi ini. Dalam rapat Sabtu 17 Maret, beberapa guru agak berat untuk ikut, antara lain "agar tidak timbul fitnah di sekolah". Kami menyadari posisi dan kedudukan masing-masing. Itulah sebabnya saya tidak begitu yakin misalnya Prof Bambang Purwanto dan Prof Mestika Zed akan ikut tandatangan. Ternyata dugaan itu saya meleset, 50 persen. Dan tepat 50 persen.

Kita semua telah berusaha dan berjuang sesuai kemampuan masing-masing. Saya sependapat dengan Budiawan yang mendukung petisi ini dan mengatakan upaya kita ini mungkin saja tidak berhasil. Walaupun Kejagung mungkin tidak akan mengubah keputusannya, tetapi para sejarawan dan orang-orang peduli pada sejarah Indonesia telah melakukan reaksi, tidak diam saja. Dan itu tentu dicatat dalam sejarah.

Sekali lagi terima kasih dan salam

Asvi Warman Adam


From: bang purwanto
Sent: Tuesday, March 20, 2007 9:22 PM
Pak Asvi yang baik,

Informasi yang saya dapat dari teman-teman yang bisa dipercaya sejak sore dan malam ini (Selasa 20 Maret 2007) membuat saya kecewa dengan proses dan prosedur yang berhubungan dengan petisi penolakan Komunitas

Sejarah Indonesia terhadap keputusan Kejagung RI yang melarang buku pelajaran sejarah baru-baru ini.



Menurut informasi yang saya dapat itu, Koran Tempo edisi Selasa 20 Maret 2007 telah memuat berita tentang petisi itu yang menyebut nama saya bersama-sama Pak Sartono dan Suhartono sebagai "pendukung" petisi yang dibuat oleh Komunitas Sejarah Indonesia itu. Bagaimana hal ini bisa terjadi, padahal tanggapan saya terhadap petisi ini baru diberikan pada hari Selasa Siang dan katanya konfrensi pers baru akan dilakukan hari ini?

Hal itu membuat pertanyaan besar, nampaknya penyusun petisi telah mencantumkan nama saya dan mungkin nama-nama yang lain tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan. Informasi yang saya dapat juga menyatakan

bahwa pencantuman nama pak Sartono juga dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari yang bersangkutan atau keluarganya. Petikan yang saya ambil dari email mas Asvi sebagai contoh "Daftar nama ini belum final, bisa ditambah kalau ada kalangan sejarawan atau guru sejarah yang bersedia" dengan sangat mudah diinterpretasi bahwa nama-nama itu telah menyatakan dukungannya, padahal kenyataannya belum semua dari nama yang dibuat telah menyatakan persetujuaanya, termasuk saya. Hal itu tentu saja sangat mengecewakan.



Sebagai sejarawan, dukungan yang saya berikan murni merupakan penolakan intelektual saya terhadap penggunaan kekuasaan politik yang sewenang-wenang oleh siapapun seperti yang dipraktekkan dalam bentuk pelarangan terhadap buku-buku pelajaran sejarah tanpa alasan yang rasional. Bagi saya persoalan historiografi Indonesia dan pendidikan sejarah Indonesia tidak hanya terletak pada sekitar peristiwa 1965 atau Orde Baru, melainkan jauh lebih mendasar seperti yang telah banyak saya tulis. Baik sejarawan, guru sejarah, penguasa, dan masyarakat sebagian besar dari mereka tidak belajar atau tidak mau belajar dari sejarah pada satu sisi, sementara itu di sisi lain para sejarawan dan guru juga tidak mampu melakukan terobosan intelektual-metodologis untuk membangun "teknologi sosio-kultural" untuk keluar secara cerdas dari jepitan kekuasaan yang cenderung otoriter,seperti yang telah berhasil dilakukan oleh banyak seniman Indonesia. Akibatnya historiografi Indonesia dan belajar sejarah tidak membangun kecerdasan intelektual dan kearifan sosio-kultural melainkan hanya mewariskan dendam dan kebencian dari generasi ke generasi. Pikiran itu memiliki banyak padanan dengan dasar berpikir yang bisa dimaknai dari petisi itu, sehingga tidak mengherankan jika saya tertarik untuk memberi dukungan.



Akan tetapi setelah melihat proses dan prosedur yang terjadi pada petisi itu, tidak berlebihan jika timbul keraguan saya pada petisi itu. Ketika kita mencoba membangun demokrasi dan menuntut kejujuran historis,ternyata bangunan yang coba didirikan itu dibuat dengan cara-cara yang tidak demokratis dan penuh dengan pemalsuan serta ketidakjujuran juga. Hal itu mengingat saya pada pekerjaan para "intel melayu" sejak masa kolonial sampai Indonesia yang merdeka,yang senang menjebak orang tertentu untuk kepentingan politis penguasa atau karir pribadinya. Oleh karena itu untuk sementara saya "menggantungkan" dukungan saya terhadap petisi itu sampai saya yakin bahwa petisi itu benar-benar dibuat melalui proses yang demokratis dan dipenuhi oleh kejujuran yang mampu menciptakan kebaikan bagi generasi sekarang dan

penerus di masa depan.



Wassalam,

bambang

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Kathie PopeBy:
AnimalsIn:
Petition target:
anyone

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets