DUKUNG PROTES BMI, CABUT SE 2285 sign now

Petisi Solidaritas

MENDUKUNG BURUH MIGRAN INDONESIA MENUNTUT PENCABUTAN SURAT EDARAN KJRI HONGKONG NOMOR 2258/IA/XII/2007 TENTANG TATA-CARA PERPINDAHAN AGENSI BAGI NAKERWAN

Sampai pada tanggal 27 Januari 2008 lalu, Buruh Migran Indonesia yang bergabung dalam Persatuan BMI tolak Overcharging (PILAR) sebagai gabungan organisasi-organisasi BMI di Hongkong, telah melakukan empat kali aksi massa untuk memprotes terbitnya Nomor 2258/IA/XII/2007 tentang Tata Cara Perpindahan Agency Bagi Nakerwan (kemudian disebut SE 2258) yang dikeluarkan Pemerintah RI melalui Konsulat Jenderal RI Hongkong.

Namun sampai saat ini, Konsulat Jenderal RI sebagai perwakilan pemerintah di Hongkong sama sekali tidak menggubris tuntutan BMI dan tetap mempertahankan keberadaan Surat Edaran yang dalam pandangan BMI merupakan legitimasi atas berbagai penindasan yang dilakukan agen terhadap BMI di Hongkong.

SE 2258 tersebut ditandatangani Konsulat Jenderal RI di Hongkong, Ferry Adamhar pada tanggal 4 Desember 2007 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 2008. Ketentuan-ketentuan pokok yang tercantum dalam SE 2258 tersebut adalah;

1. Setiap Nakerwan yang akan melakukan pindah agensi diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu ke KJRI Hong Kong dengan mencantumkan alasan-alasannya.

2. KJRI Hong Kong akan memproses kontrak pindah agensi, apabila seorang TKW telah bekerja di Hong Kong paling sedikit selama dua tahun dengan satu agensi. KJRI Hong Kong akan memproses kontrak kerja dengan ganti agensi dengan melihat kasus per kasus, dan apabila dipandang agensi yang lama telah merugikan TKW tersebut.

3. Setelah dua tahun TKW bekerja dalam agensi yang sama dan akan melakukan pindah agensi, maka agensi yang baru wajib memberitahukan kepada pihak agensi lama dan dalam surat pemberitahuan tersebut harus diketahui oleh agensi lama.

4. Ketentuan dan persyaratan tersebut diatas, berlaku sejak tanggal 01 Januari 2008.

SE 2258/2007 tersebut pada intinya berbunyi keharusan bagi BMI yang bekerja di Hongkong dengan masa kerja kurang dari dua tahun untuk menggunakan mekanisme perantaraan agen (PJTKA) pada saat memperbarui kontrak kerja atau mencari pekerjaan baru pasca berakhirnya kontrak kerja sebelumnya. Menurut anggapan Konsulat Jenderal RI di Hongkong, keharusan tersebut mempermudah perlindungan bagi BMI. Akan tetapi, klaim Konsulat Jenderal RI di Hongkong tentang efektifitas perlindungan BMI melalui perantaraan agen, sesungguhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan, dalam pandangan BMI, agen merupakan pihak yang paling intensif melakukan eksploitasi dan penindasan terhadap BMI. Fakta-fakta tentang pelanggaran hak yang disodorkan BMI antara lain:

Overcharging: BMI di Hong Kong dipaksa membayar biaya penempatan sebesar HK$21.000 (sekitar Rp. 24 Juta) kepada agency, jumlah ini sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi karena pemerintah Hong Kong telah menetapkan aturan dimana hampir seluruh biaya yang dikeluarkan BMI untuk bekerja di Hong Kong di bebankan kepada Majikan.

Potongan gaji ilegal: untuk membayar biaya penempatan HK$21.000 agency memotong gaji bulanan BMI antara 86\% - 100\% selama 5-7 bulan. Praktek ini jelas melanggar peraturan pemerintah Hong Kong yang hanya memperbolehkan potongan gaji buruh migran untuk alasan apapun sebesar 15\% perbulannya. Dan juga, dalam peraturan Hong Kong, Agency hanya diperbolehkan menerapkan bayaran maksimal 10\% dari gaji pertama Buruh Migran untuk jasa yang diberikan.

PHK setelah habis masa potongan gaji: saat ini di Hong Kong berkembang trend BMI di PHK setelah lunas mencicil biaya penempatan (5-7 bulan kerja) kepada agency. Selanjutnya oleh agency BMI tersebut akan diantarkan ke airport untuk dipulangkan ke Indonesia atau dikirim ke daerah Cina, dan seterusnya untuk dapat bekerja lagi di Hong kong mereka kembali harus membayar biaya penempatan melalui potongan gaji selama 5-7 bulan.

Penahanan Paspor dan Kontrak kerja: hampir seluruh BMI di Hong Kong saat ini mengalami penahanan dokumen paspor dan kontrak kerja mereka yang dilakukan oleh agency, praktek ini jelas perbuatan melawan hukum karena tidak ada alasan apapun pihak yang tidak berwenang menahan paspor seseorang, lebih jauh penahanan paspor dan kontrak kerja ini membuat BMI akan semakin bergantung kepada Agency. (Pernyataan Sikap PILAR, 4/1/2007)

Selain karena pemerintah Hongkong sendiri membuka kesempatan bagi buruh migrant untuk melakukan kontrak kerja secara langsung (direct hiring) dengan majikan, pemerantaraan (broker) kerja yang dilakukan oleh agen juga menyebabkan maraknya pelanggaran hak terhadap BMI. Dengan demikian, surat edaran KJRI Hong Kong No. 2258/IA/XII/2007 tentang Tata Cara Perpindahan Agency Bagi Nakerwan, KJRI semakin memperkuat posisi Agency dan memperlemah posisi BMI dalam berhadapan dengan agency. SE 2258/2007 menghilangkan hak BMI untuk dapat mengurus sendiri kontrak kerja mereka tanpa bergantung dengan agency seperti yang dijamin oleh hukum perburuhan Hong Kong. Terlebih karena terbitnya SE 2258/2007 yang dilakukan tanpa adanya konsultasi terbuka dengan BMI, maka secara esensi SE 2258/2007 merupakan legitimasi atau pembenaran terhadap pelanggaran hak BMI.

Terbitnya SE 2258/2007 menunjukkan karakter politik Pemerintah Indonesia, khususnya Konsulat Jenderal RI Hongkong, yang secara terang-terangan telah berupaya melakukan manipulasi politik, menggunakan istilah demi perlindungan untuk memperburuk perlindungan terhadap BMI. Dukungan politik Konsulat Jenderal RI pada agensi tenaga kerja, yang notabene merupakan perusahaan-perusahaan milik warga Hongkong, daripada kepada buruh-buruh migrant Indonesia yang notabene merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki berbagai hak sesuai konstitusi, menunjukkan watak Pemerintah RI, khususnya Konsulat Jenderal RI di Hongkong yang anti-BMI dan anti-Rakyat.

Apa yang terjadi di Hongkong sungguh mengingatkan dengan kasus dugaan pungutan liar dan korupsi dalam pengurusan passport yang terjadi di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Kasus korupsi dan pungli di KBRI Malaysia ini kini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi sorotan media massa karena berlangsung pada saat buruknya kinerja perlindungan bagi BMI di Malaysia. Fenomena seperti terjadi di KBRI Malaysia dan KJRI Hongkong sama-sama menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya tidak memberikan itikad baik untuk memperbaiki kinerja perlindungan bagi BMI bahkan cenderung memperburuk turut keadaan.

Oleh karena itu, kami yang bertandatangan di bawah ini, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil Indonesia yang peduli terhadap nasib buruh migrant Indonesia menyatakan sikap;

1. Mendukung dan bersolidaritas dengan gerakan protes yang digalang Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR) dan organisasi/aliansi organisasi BMI lain di Hongkong yang menuntut pencabutan SE 2258/2007.
2. Turut mendesak Pemerintah RI, khususnya Departemen Luar Negeri Indonesia, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk secara serius memenuhi desakan BMI guna mencabut SE 2258/2007.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil Indonesia, untuk turut mendukung gerakan protes yang dilakukan oleh PILAR dan organisasi/aliansi organisasi BMI lain guna terus mendesak penguatan perlindungan terhadap BMI di berbagai negeri.

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Cornelia JimenezBy:
School and EducationIn:
Petition target:
KJRI Hongkong, Depnakertrans RI, Deplu RI

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets