DUKUNG KONSEP DWI-KEWARGANEGARAAN RI sign now

Menurut kabar, Parlemen RI sedang membahas rancangan UU tentang Kewarga-negaraa. Lantas Asosiasi Pasca Sarjana Komunikasi UI, dan Aliansi Pelangi Anak Bangsa menggelar diskusi untuk memberi masukan, beberapa waktu lalu.
Kesimpulan diskusi adalah bahwa sudah saatnya RI menerapkan sistem Dwi Kewarga-negaraan.

Saya sangat setuju sekali dengan hasil diskusi tsb. Karena kalau sistem Dwi Kewarga-negaraan ini terjadi maka ia dapat melindungi para TKI di negara tempat mereka mencari nafkah, yaitu dengan memungkinkan TKI tsb memiliki nationalitas negara tempat mereka cari makan tanpa harus melepas kewargaan negara RI-nya.

Salah satu pasal dari Universal Declaration of Human Rights PBB mengatakan bahwa setiap orang berhak mencari kerja dimana saja di dunia ini sesuai dengan harapan ybs. Sayangnya, sekalipun sekarang ini kita sudah dapat melihat betapa tingginya mobilitas para pencari kerja antar negara, khususnya TKI, kenyataan menunjukkan bahwa selama si pengelana kerja itu masih berstatus imigran di negara tempat ia mencari nafkah, maka berapa lamapun ia tinggal di sana (dan berguna bagi negara itu), hak2nya tidak akan
pernah sama dengan hak2 penduduk yang telah berkewarganegaraan negara tsb. Padahal kewajiban dalam membayar pajak dan mentaati peraturan yang berlaku di negara tsb., tidak ada bedanya sama sekali dengan warga negara tsb. Malah kalau lagi sial, si TKI misalnya terkena PHK dan dalam waktu 3-6 bulan (di Belanda) belum dapat juga induk semang baru, maka terpaksalah ia bersama keluarga musti boyongan kembali pulang ke Indonesia.

Kalau ini terjadi, apa akibatnya?

Nomor satu, devisa yang selama ini mengalir ke Indonesia secara teratur maupun insidental, menjadi berhenti. Nomor dua, bursa persaingan pencari kerja di tanah air menjadi semakin ramai. Nomor tiga, kalau tak dapat pekerjaan juga di Indonesia, berarti turut menambah jumlah pengangguran nasional, dan ini berarti turut memperkecil nilai GNP RI. Walhasil, ekonomi RI bukannya menjadi lebih baik, tapi malah semakin buruk.

Tapi, kalau si TKI boleh memiliki paspor negara tempat ia kerja tanpa harus melepaskan paspor RI-nya, maka kalau si TKI yang bernasib sial itu dalam waktu yang telah ditetapkan masih tidak berhasil juga mendapatkan
pekerjaan baru, ia akan langsung terjaring oleh social security system yang berlaku di negara tsb. (khususnya ini di negara2 maju). Selama terjaring social security system ini, si TKI hidupnya ditanggung oleh negara. Meneruskan cari kerjapun tentu saja tetap bisa. Tapi, andaikata sudah malas, kepingin jadi pengangguran saja, ya boleh2 saja. Malah dengan
tunjangan pengangguran yang diterimanya, ia (untuk negeri Belanda) masih bisa makan, minum dan rekreasi yang cukup, bahkan masih bisa pergi berlibur setahun sekali. Kesehatanpun terjamin. Kalau makan bisa ngirit, terlebih lagi kalau tiap hari makan indomie, atau liburan dikurangi, maka masih ada devisa yang bisa dikirim ke tanah air, walaupun jumlahnya tentu berkurang. RI pun nggak ketambahan jumlah penganggur, sehingga potensi bertambahnya problem yang datang dari luar dapat dikurangi.

Jadi, si TKI untung, RI juga untung. Dan negara tempat si TKI jadi penganggur itu bagaimana? Ya menurut saya impas atau malah termasuk untung juga. Dibilang impas karena selama si TKI kerja dia mesti bayar pajak sebesar 40-60\% (lagi2 contohnya Belanda). Maka kalau si TKI kerja 20 tahun lantas kena PHK, sebenarnya kalau ia tak bayar pajak, ia bisa menghidupi dirinya untuk 40 tahun, yang setelah itu memperoleh pensiun.

Jadi tunjangan sosial yang dia peroleh dari pemerintah negara tempat ia bekerja itu ya sebenar-benarnya uang ia sendiri juga, yang selama 20 tahun dia kerja dititipkan ke negara. Itulah sebabnya mengapa saya bilang impas, alias nggak rugi tapi juga nggak untung.

Sebagai penganggur, kalau si TKI mau, ia dapat bekerja sebagai volunteer mendampingi orang2 cacat, menemani senior citizens dan membantu organisasi2 LSM yang bertebaran (contoh Belanda lagi). Kalau ini terjadi, maka saya bilang negara tempat si TKI nganggur itu menetap ya untung juga sekalipun mesti mengeluarkan biaya tunjangan pengangguran, karena organisasi2 nirlaba yang dari tahun ketahun semakin sulit mencari tenaga volunteers itu menjadi terbantu.

Kalau si TKI boleh berkewarganegaraan ganda, maka lapangan pekerjaan di negara tempat ia menyabung nyawa itu menjadi terbuka luas. Sebagai misal, ESA yang hanya dapat menerima warga negara Uni Eropa, kini bisa dimasuki. Demkian pula NASA di amerika sana, buat TKI yang tinggal di US, saya kira. Semua jobs yang ada hubungannya dengan 'national security', pada prinsipnya sekarang terbuka untuk si TKI. Secara tidak langsung sedikit banyak ini akan ada imbasnya juga ke Indonesia. Sekurang2nya informasi umum mengenai kemajuan suatu riset atau tekonologi dapat dengan cepat sampai ke telinga Indonesia. Sebaliknya si TKI dapat menjadi jembatan bagi instansi tempat ia
bekerja dalam berhubungan dan/atau menjalin kerjasama dengan organisasi yang setara di Indonesia.

Jadi, si TKI untung, RI untung, dan di negara tempat si TKI nyangkul atau jadi pengangguran juga untung, atau paling kurang impas.

Maka perkenankanlah saya sekarang menghimbau para TKI dimanapun berada, sebagai berikut: wahai para TKI diseluruh dunia, marilah kita dukung ide memberlakukan sistem DwiKewargaNegaraan bagi orang Indonesia ini. Ini adalah sistem yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Sama sekali tak ada ruginya. Ini adalah sesuatu yang bagi negara2 Eropa Barat, US dan barangkali Australia sudah bukan barang aneh lagi, yang malah sudah berjalan dengan baik selama bertahun-tahun.

Apakah para TKI perlu kumpulkan tanda tangan diatas sebuah petisi lantas mengirimkannya ke Parlemen RI? Atau adakah diantara anggota Paguyuban ini yang dapat meneruskan wacana ini kesana? Marilah kita gelindingkan bola menuju ke gawang.

Salam hangat,
Herman Syah

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 5000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Magdalena StricklandBy:
FoodIn:
Petition target:
MPR/DPR Indonesia

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets